Paper Essay Tentang Kemiskinan

BAB I

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan problematika kemanusiaan yang telah mendunia dan hingga kini masih menjadi isu sentral di belahan bumi manapun. Selain bersifat laten dan aktual, kemiskinan adalah penyakit sosial ekonomi yang tidak hanya dialami oleh Negara-negara berkembang melainkan negara maju sepeti inggris dan Amerika Serikat.

Masalah kemiskinan merupakan isu sentral di Tanah Air, terutama setelah Indonesia dilanda krisis multidimensional yang memuncak pada periode 1997- 1999. Setelah dalam kurun waktu 1976-1996 tingkat kemiskinan menurun secara spektakuler dari 40,1 persen menjadi 11,3 persen, jumlah orang miskin meningkat kembali dengan tajam, terutama selama krisis ekonomi. Studi yang dilakukan BPS, UNDP dan UNSFIR menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada periode 1996-1998, meningkat dengan tajam dari 22,5 juta jiwa (11,3%) menjadi 49,5 juta jiwa (24,2%) atau bertambah sebanyak 27,0 juta jiwa (BPS, 1999)

menurut INDEF tahun 2009 yang memproyeksikan jumlah penduduk miskin mencapai 40 juta (16,8%) sedangkan data BPS pada Maret 2008 menyatakan bahwa penduduk miskin sebanyak 35 juta jiwa (15,4%) Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru tahun 2006, mencapai 60 juta jiwa dari total penduduk atau sekitar 25 persen. Dengan asumsi pendapatan perbulan hanya RP 150 ribu perbulan. Padahal standar Bank Dunia orang miskin memiliki pendapatan US$2 perkapita per hari. Maka jika standar ini digunakan maka jumlah keluarga miskin di Indonesia lebih fantastik lagi. Kemiskinan sebuah kondisi kekurangan yang dialami seseorang atau suatu keluarga. Kemiskinan telah menjadi masalah yang kronis karena berkaitan dengan kesenjangan dan pengangguran. Walaupun kemiskinan dapat dikategorikan sebagai persoalan klasik, tetapi sampai saat ini belum ditemukan strategi yang tepat untuk menanggulangi masalah kemiskinan, sementara jumlah penduduk miskin tiap tahunnya meningkat.

BAB II

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalahnya antara lain :

1.      Kemiskinan di indonesia

2.      Konsep kemiskinan

3.      Penyebab kemiskinan

4.      Dampak dari kemiskinan

5.      Upaya pengentasan kemiskinan

BAB III

PEMBAHASAN

I. Kemiskinan Di Indonesia

Kemiskinan menurut Wikipedia bahasa Indonesia adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Masalah kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan global. di Indonesia masalah kemiskinan seperti tak kunjung usai. masih banyak kita dapati para pengemis dan gelandangan berkeliaran tidak hanya di pedesaan bahkan di kota-kota besar seperti Jakarta pun pemandangan seperti ini menjadi tontonan setiap hari.

Kini di Indonesia jerat kemiskinan semakin parah. Jumlah kemiskinan di Indonesia pada Maret 2009 saja mencapai 32,53 juta atau 14,15 persen (www.bps.go.id). Kemiskinan bukan semata-mata persoalan ekonomi melainkan kemiskinan kultural dan struktural.

Hari Susanto (2006) mengatakan umumnya instrumen yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat tersebut miskin atau tidak bisa dipantau dengan memakai ukuran peningkatan pendapatan atau tingkat konsumsi seseorang atau sekelompok orang. Padahal hakikat kemiskinan dapat dilihat dari berbagai faktor. Apakah itu sosial-budaya, ekonomi, politik, maupun hukum.

Menurut Koerniatmanto Soetoprawiryo menyebut dalam Bahasa Latin ada istilah esse (to be) atau (martabat manusia) dan habere (to have) atau (harta atau kepemilikan). Oleh sebagian besar orang persoalan kemiskinan lebih dipahami dalam konteks habere. Orang miskin adalah orang yang tidak menguasai dan memiliki sesuatu. Urusan kemiskinan urusan bersifat ekonomis semata.

Bila kita cermati kondisi masyarakat dewasa ini. Banyak dari mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Bahkan, hanya untuk mempertahankan hak-hak dasarnya serta bertahan hidup saja tidak mampu. Apalagi mengembangkan hidup yang terhormat dan bermartabat.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan menambah panjang deret persoalan yang membuat negeri ini semakin sulit keluar dari jeratan kemiskinan. Hal ini dapat kita buktikan dari tingginya tingkat putus sekolah dan buta huruf. Belum lagi tingkat pengangguran yang meningkat “signifikan.” Jumlah pengangguran terbuka tahun 2007 di Indonesia sebanyak 12,7 juta orang. Ditambah lagi kasus gizi buruk yang tinggi, kelaparan/busung lapar, dan terakhir, masyarakat yang makan “Nasi Aking.”

II. KONSEP KEMISKINAN

Kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf hidup kelompoknya dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut
Tiga dimensi (aspek atau segi) kemiskinan, yaitu : Pertama, kemiskianan multidimensi artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskiananpun memiliki banyak aspek. Diliahat dari kebijakan umum kemmiskinan meliputi aspek primer yang berupa mikin akan asset-aset, organisaisi politik dan pengetahuan serta keterampilan aspek yang sekunder yang berupa miskin jaringan social dan sumber-sumber keuangan dan memanifestasikan dirinya dalam bentuk kekurangan gizi,air dan perumahan yang tidak sehat dan perawatan kesehatan yang kurang baik serta pendisikan yamg juga kurang baik.
            Kedua, Aspek kemiskinan tadi saling berkaitan baik secara maupun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa kemajuan atau kemunduran pada salh satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran pada aspek lainnya.
            Ketiga, bahwa yang miskin adalah manusianya baik secara individual maupun kolektif. Kita seering mendengar perkataan kemiskinan pesesaan (rural proferty) dan sebagainya, namun ini bukan desa atau kota, yang mengalami kemiskianan tetapi orang – orang atau penduduk atau juga manusianya yang menderita miskin jadi miskin adalah orang-orangnya penduduk atau manusianya
Adapun cirri-ciri kemiskinan pada umumnya adalah. Pertama pada umumya mereka tidak memiliki faktor produksi seperti tanah modal ataupun keterampilan sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi terbatas.
            Kedua mereka tidak memmiliki kemungkinan untk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri. Ketiga tingkat poendidikan rendah waktu mereka tersita untuk mencari nafkah dan mendapatkan pendapatan penghasilan. Keempat kebanyakan mereka tinggal di pedesaan. Kelima mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak didujung oleh keterampilan yang memadai.

III. PENYEBAB KEMISKINAN

Pada umumnya di Negara Indonesia penyebab-penyebab kemiskinan adalah sebagai berikut:
• Kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia

Seperti kita ketahui lapangan pekerjaan yang terdapat di Indonesia tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang ada dimana lapangan pekerjaan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Dengan demikian banyak penduduk di Indonesia yang tidak memperoleh penghasilan itu menyebabkan kemiskinan di Indonesia

• Tidak meratanya pendapatan penduduk Indonesia

Pendapatan penduduk yang didapatkan dari hasil pekerjaan yang mereka lakukan relative tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan ada sebagian penduduk di Indonesia mempunyai pendapatan yang berlebih. Ini yang diusebut tidak meratanya pendapatan penduduk di Indonesia.

• Tingakat pendidikan masyarakat yang rendah

Banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki pendidikan yang di butuhkan oleh perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja. Dan pada umumya untuk memperoleh pendapatan yang tinggi diperlukan tingkat pendidikan yang tinggi pula atau minimal mempunyai memiliki ketrampilan yang memadai dehingga dapat memp[eroleh pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dehari-hari sehingga kemakmuran penduduk dapat terlaksana dengan baik dan kemiskinan dpat di tanggulangi.

• Kurangnya perhatian dari pemerintah

Masalah kemiskinan bisa dibilang menjadi maslah Negara yang semakin berkembang setiap tahunnya dan pemerintah sampai sekarang belum mampu mengatasi masalah tersebut. Kureangnya perhatian pemerintah akan maslah ini mungkin menjadi salah satu penyebnya.

IV. Dampak Kemiskinan

Dampak dari kemiskinan terhadap masyarakat umumnya begitu banyak dan kompleks, diantaranya :

1. Pengangguran.

Dengan banyaknya pengangguran berarti banyak masyarakat tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Karena tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Secara otomatis pengangguran telah menurunkan daya saing dan beli masyarakat. Sehingga, akan memberikan dampak secara langsung terhadap tingkat pendapatan, nutrisi, dan tingkat pengeluaran rata-rata.

2. Kekerasan.

Kekerasan-kekerasan yang marak terjadi akhir-akhir ini merupakan efek dari pengangguran. Karena seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah melalui jalan yang benar dan halal. Ketika tak ada lagi jaminan bagi seseorang dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya maka jalan pintas pun dilakukan. Misalnya, merampok, menodong, mencuri, atau menipu. belakangan banyak oknum-oknum yang menggunakan modus penipuan melalui sms.

3. Pendidikan

Tingkat putus sekolah yang tinggi merupakan fenomena yang terjadi dewasa ini. Mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskin tidak dapat lagi menjangkau dunia sekolah atau pendidikan. Karena untuk makan satu kali sehari saja mereka sudah kesulitan.

Kondisi seperti ini membuat masyarakat miskin semakin terpuruk lebih dalam. Tingginya tingkat putus sekola berdampak pada rendahya tingkat pendidikan seseorang. Dengan begitu akan mengurangi kesempatan seseorang mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Ini akan menyebabkan bertambahnya pengangguran akibat tidak mampu bersaing di era globalisasi yang menuntut keterampilan di segala bidang

4. Kesehatan

Seperti kita ketahui, biaya pengobatan sekarang sangat mahal. Hampir setiap klinik pengobatan apalagi rumah sakit swasta besar menerapkan tarif atau ongkos pengobatan yang biayanya melangit. Sehingga, biayanya tak terjangkau oleh kalangan miskin.

V. Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia

Seperti telah disinggung di atas bahwa kemiskinan merupakan suatu masalah yang kompleks dan multidimensional yang tak terpisahkan dari pembangunan mekanisme ekonomi, sosial dan politik yang berlaku. Oleh karena itu setiap upaya pengentasan kemiskinan secara tuntas menuntut peninjauan sampai keakar masalah. Jadi, memang tak ada jalan pintas untuk mengentaskan masalah kemiskinan ini. Penanggulanganya tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa.

Komitmen pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005-2009 yang disusun berdasarkan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK). Disamping turut menandatangani Tujuan Pembangunan Milenium (atau Millennium Development Goals) untuk tahun 2015, dalam RPJM-nya pemerintah telah menyusun tujuan-tujuan pokok dalam pengentasan kemiskinan untuk tahun 2009, termasuk target ambisius untuk mengurangi angka kemiskinan dari 18,2 persen pada tahun 2002 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009.

Dalam pelaksanaan program pengentasan nasib orang miskin, keberhasilannya bergantung pada langkah awal dari formulasi kebijakan, yaitu mengidentifikasikan siapa sebenarnya “si miskin” tersebut dan dimana ia berada. Kedua pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan melihat profil dari si miskin.

Ada tiga ciri yang menonjol dari kemiskinan di Indonesia di antaranya :

a.       banyak rumah tangga yang berada disekitar garis kemiskinan nasional, yang setara dengan PPP AS$1,55-per hari, sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan.

b.      ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang mungkin tidak tergolong miskin dari segi pendapatan dapat dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia

c.       mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia.

Tiga cara untuk membantu mengangkat diri dari kemiskinan adalah melalui pertumbuhan ekonomi, layanan masyarakat dan pengeluaran pemerintah. Masing-masing cara tersebut menangani minimal satu dari tiga ciri utama kemiskinan di Indonesia, yaitu: kerentanan, sifat multi-dimensi dan keragaman antar daerah dengan kata lain, strategi pengentasan kemiskinan yang efektif bagi Indonesia terdiri dari tiga komponen:

·         Membuat Pertumbuhan Ekonomi Bermanfaat bagi Rakyat Miskin.

Pertumbuhan ekonomi telah dan akan tetap menjadi landasan bagi pengentasan kemiskinan. Pertama, langkah membuat pertumbuhan bermanfaat bagi rakyat miskin merupakan kunci bagi upaya untuk mengkaitkan masyarakat miskin dengan proses pertumbuhan baik dalam konteks pedesaan-perkotaan ataupun dalam berbagai pengelompokan berdasarkan daerah dan pulau.

Hal ini sangat mendasar dalam menangani aspek perbedaan antar daerah. Kedua, dalam menangani ciri kerentanan kemiskinan yang berkaitan dengan padatnya konsentrasi distribusi pendapatan di Indonesia, apapun yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat akan dapat dengan cepat mengurangi angka kemiskinan serta kerentanan kemiskinan.

·         Membuat Layanan Sosial Bermanfaat bagi Rakyat Miskin.

Penyediaan layanan sosial bagi rakyat miskin baik oleh sektor pemerintah ataupun sektor swasta-adalah mutlak dalam penanganan kemiskinan di Indonesia. Pertama, hal itu merupakan kunci dalam menyikapi dimensi non-pendapatan kemiskinan di Indonesia. Indikator pembangunan manusia yang kurang baik, misalnya Angka Kematian Ibu yang tinggi, harus diatasi dengan memperbaiki kualitas layanan yang tersedia untuk masyarakat miskin.

Membuat layanan bermanfaat bagi masyarakat miskin memerlukan perbaikan sistem pertanggungjawaban kelembagaan dan memberikan insentif bagi perbaikan indikator pembangunan manusia. Saat ini, penyediaan layanan yang kurang baik merupakan inti persoalan rendahnya indikator pembangunan manusia, atau kemiskinan dalam dimensi non-pendapatan, seperti buruknya pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Di bidang pendidikan, salah satu masalah kunci adalah tingginya angka putus sekolah di masyarakat miskin pada saat mereka melanjutkan pendidikan dari SD ke SMP. Dalam menyikapi aspek multidimensional kemiskinan, upaya-upaya hendaknya diarahkan pada perbaikan penyediaan layanan, khususnya perbaikan kualitas layanan itu sendiri. Upaya-upaya t    ersebut dapat di wujudkan dalam bentuk :

1. Meningkatkan tingkat partisipasi sekolah menengah pertama

2. Layanan kesehatan dasar yang lebih baik untuk masyarakat miskin maupun untuk penyedia layanan.

3. Memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat miskin dalam mengakses air bersih dan sanitasi.

4. Perjelas tanggungjawab fungsional dalam penyediaan layanan.

5. Perbaiki penempatan dan manajemen PNS.

6. Berikan insentif lebih besar untuk para penyedia layanan.

·         Membuat Pengeluaran Pemerintah Bermanfaat bagi Rakyat Miskin.

pemerintah dapat membantu mereka dalam menghadapi kemiskinan (baik dari segi pendapatan maupun non-pendapatan). Pertama, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk membantu mereka yang rentan terhadap kemiskinan dari segi pendapatan melalui suatu sistem perlindungan sosial modern yang meningkatkan kemampuan mereka sendiri untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Kedua, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk memperbaiki indikator-indikator pembangunan manusia, sehingga dapat mengatasi kemiskinan dari aspek non-pendapatan. Membuat pengeluaran bermanfaat bagi masyarakat miskin sangat menentukan saat ini, terutama mengingat adanya peluang dari sisi fiscal yang ada di Indonesia saat kini.

BAB IV

PENUTUP

·         Dampak dari kemiskinan terhadap masyarakat umum begitu banyak dan kompleks, diantaranya pengangguran, kekerasan, masalah pendidikan dan masalah kesehatan.

·         Tiga cara untuk membantu mengangkat diri dari kemiskinan adalah melalui pertumbuhan ekonomi, layanan masyarakat dan pengeluaran pemerintah.

Tentang Pendidikan Ekonomi

Pengertian Ekonomi Pendidikan menurut para ahli

            Ekonomi pendidikan merupakan bagian yang terpenting dari ilmu ekonomi sumber daya manusia untuk pembangunan nasional. Sebagai landasan konseptual tentang ilmu ekonomi pendidikan, berikut ini diuraikan definisi yang dikemukakan oleh Elchnan Cohn (1979) sebagai berikut: “Ekonomi pendidikan adalah suatu studi tentang bagaimana manusia, baik secara perorangan maupun di dalam kelompok masyarakatnya membuat keputusan dalam rangka mendayagunakan sumber-sumber daya yang terbatas agar dapat menghasilkan berbagai bentuk pendidikan dan latihan, pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan, pendapat, sikap dan nilai-nilai khususnya melalui pendidikan formal, serta bagaimana mendiskusikannya secara merata (equal) dan adil (equality) di antara berbagai kelompok masyarakat”.

            Ilmu ekonomi pendidikan tumbuh dan berkembang oleh perspektif investasi sumber daya manusia (human capital). Konsep investasi SDM ini menganggap penting kaitannya antara pendidikan, produktivitas kerja dan pertumbuhan ekonomi. Teori human capital menganggap bahwa tenaga kerja merupakan pemegang kapital (capital holder) yang tercermin dalam keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas kerjanya. Jika tenaga kerja merupakan pemegang kapital, orang dapat melakukan investasi untuk dirinya dalam rangka memilih profesi atau pekerjaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
Investasi sebagai suatu konsep umum, dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan nilai tambah barang ataupun jasa dikemudian hari dengan mengorbankan nilai konsumsi sekarang (Cohn. 1979, Psacharopoulos, 1988). 1nvesatasi dalam bidang SDM memiliki prinsip yang tidak berbeda dengan konsep investasi manusia yang juga bisa dianggap sebagai suatu entitas yang nilainya bisa berkembang dikemudian hari melalui suatu proses pengembangan nilai seperti peningkatan sikap, perilaku, wawasan, keahlian, dan keterampilan manusia dengan nilai-nilai tersebut merupakan subjek dari konsepsi SDM atau human Capital. Pengembangan SDM tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan pada berbagai jenjang dan jalur. SDM ini bernilai jika kemampuan, keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan hidup dan sektor pembangunan yang memberikan keuntungan, baik kepada individu maupun kepada masyarakat (F. Harbison C. And Meyers, 1964).

            Pusat perhatian mendasar dari konsep ekonomi adalah bagaimana mengalokasikan sumber-sumber yang terbatas untuk mencapai tujuan yang beraneka ragam dan mungkin tak terhingga jumlahnya.
Pertimbangan ekonomis didasarkan pada kemampuan anggaran, sedangkan pertimbangan politik didasarkan pada tujuan masyarakat secara menyeluruh. Skala prioritas adalah pertumbuhan ekonomi dan keadilan yang biasanya merupakan prioritas tertinggi, khususnya di negara yang sedang berkembang. Bank Dunia sejak tahun 1960-an menentukan empat kriteria untuk investasi SDM dalam memberikan bantuannya terhadap negara-negara dunia ketiga di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dalam pengembangan SDM, yaitu:

(1) Kebutuhan tenaga kerja yang terampil dalam lapangan kejuruan dan teknologi,
(2) Perluasan pendidikan dasar dan ini dinilai memiliki tingkat balik (rate the return) yang lebih tinggi sehubungan dengan rendahnya biaya,
(3) Pengembangan sektor pedesaan sehingga memperlihatkan peranan pendidikan massal untuk meningkatkan produktivitas sektor pedesaan,
(4) keadilan dan pemerataan yang menunjukkan pentingnya distribusi kesempatan pendidikan dan bentuk-bentuk pengembangan SDM lainnya, baik secara geografis, sosial maupun secara ekonomis. (Wardiman Djojonegoro dan Ace Suryadi, 1995).

Perhatian terhadap kriteria pemerataan kesempatan pendidikan telah berkembang amat pesat sejak Bank Dunia terlibat di dalam investasi pendidikan di negara-negara berkembang. Di Indonesia sejak tahun 1978, dilakukan penghapusan SPP untuk SD dalam menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dasar. Namun demikian, investasi dalam pemerataan pendidikan sebagai investasi SDM, terdapat beberapa aspek yang perlu dikaji dan diperhitungkan sebagai kriteria keberhasilan, yaitu:

(1) nilai baik ekonomis langsung dari suatu investasi, yaitu pertimbangan antara biaya kesempatan (opportunity cost) dan keuntungan masa depan yang diharapkan melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja,
(2) nilai balik ekonomis tidak langsung, yaitu keuntungan eksternal yang mempengaruhi
pendapatan anggota-anggota masyarakat lain,
(3) keuntungan fiskal, yaitu peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak yang diakibatkan oleh meningkatnya penghasilan tenaga kerja terdidik,
(4) pemenuhan kebutuhan tenaga kerja terampil dan terlatih,
(5) permintaan masyarakat akan pendidikan,
(6) efisiensi internal dari lembaga pendidikan itu sendiri, yaitu hubungan antara input dan output yang diukur dengan indikator-indikator pemborosan, pengulangan, putus sekolah, dan efektivitas biaya,
(7) terciptanya distribusi kesempatan pendidikan yang semakin merata untuk semua penduduk usia sekolah,
(8) dampak positif dari pemerataan kesempatan pendidikan terhadap distribusi pendapatan adalah kontribusi pendidikan terhadap pengurangan angka kemiskinan,
(9) kaitan antara investasi di sektor pendidikan dan investasi di sektor lain, diantaranya kesehatan,industri, dan pertanian.
            Investasi SDM diperkuat oleh beberapa hasil penelitian yang telah membuktikan pentingnya pendidikan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Sumbangan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi semakin kuat setelah memperhitungkan efek interaksi antara pendidikan dengan bentuk investasi lainnya (T.W. Schultz,1 961: Harbison, 1964; Hicks, 1980, Psacharopoulos, 1984). Pendekatan di dalam analisis hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi menggunakan beberapa model, baik yang langsung maupun yang tidak langsung menghubungkan indikator pendidikan dan indikator ekonomi, seperti model fungsi produksi, analisis cost-benefit, cost-effectiveness.

            Program Studi Pendidikan Ekonomi (Prodi PE) merupakan salah satu program studi di bawah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember. Program studi ini merupakan kelanjutan dari Jurusan IImu Ekonomi.
            Prodi PE bertujuan menghasilkan tenaga kependidikan, baik guru maupun non guru yang professional di bidang ekonomi umuk Sekolah Menengah Umum maupun Sekolah Menengah  Kejuruan Kelompok Bisnis Manajemen serta lembaga-Iembaga pendidikan lain. Tujuan lainnya adalah menyiapkan lulusan untuk dapat menguasai IImu Ekonomi, manajemen, kewirausahaan, perkoperasian, akumansi, dan praktik komputer yang memungkinkan lulusannya bekerja di dunia usaha maupun pemerintah. Berdasarkan pengalaman, mereka mampu bersaing dengan lulusan-Iulusan fakultas non-keguruan baik Perguruan Tinggi Swasta maupun Perguruan Tinggi Negeri

Ekonomi Pendidikan

            Peranan ekonomi dalam dunia pendidikan cukuo menentukan, tetapi bukan pemegang peranan utama. Dunia pensisikan adalah lembaga yang berkewajiban mengembangkan individu manusia. Kearah mana tujuan hidup seseorang dan hidup yang bagaimana diinginkannya banyak dipengaruhi oleh pendidikan yang dia terima disekolah dan perguruan tinggi. Melihat kenyataan tersebut diatas, sudah tentu pendidikan tidak akan membawa peserta didik kearah yang yang membingungkan, menyusahkan, dan sengsara, walaupun bias mencari uang banyak. Ini berarti dunia pendidikan bukan dunia bisnis tempat mencari uang, melainkan dunia pembinaan tempat peserta didikbelajar agar bias hidup wajar dan damai.

            Sebagai tempat pembinaan, pendidikan tidak memandang ekonomi sebagai pemeran utama seperti halnya didunia bisnis. Ekonomi hanya sebagai pemegang peran yang cuku menentukan. Mengapa demikian ? sebab tanpa ekonomi yang memadai dunia pendidikan tidak akan bias berjalan dengan baik dan lancar.sekolah yang roboh karena gempa atau disapu oleh gelombang tsunami, membuat anak-anak dan guru mengungsi ketempat lain seperti balai desa atau tempat ibadah untuk belajar. Atau sekolah yang tidak mampu membeli bangku, meja dan kursi akan membuat anak-anak belajar dilantai sambil duduk-duduk atau berbaring. Hal ini dapat mengurangi minat anak belajar. Sekolah yang tidak punya alat peraga akan membuatpemahaman anak-anak akan pelajaran itu menjadi dangkal. Sekolah yang tidak mampu membeli buku baru, akan membuat pengetahuan yang diberikan kepada anak-anak ketinggalan zaman. Sekolah dengan SPP terlalu kecil membuat guru-guru harus bekerja keras mencari tambahn diluar, yang membuat perhatian mereka berkurang dalam mengajar. Demikian dampak besar negative pendidikan yang ekonominya terbatas.

            Fungsi ekonomi dalam dunia pendidikan adalah untuk menjaga kelancaran proses pendidikan. Bukan merupakan modal untuk dikembangkan, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Ekonomi pendidikan sama funsinya dengan sumber-sumber pendidikan yang lain, seperti guru, kurikulum, alat peraga, dan sebagainya, utuk menyukseskan misi pendidikan, yang semuanya bermuara pada perkembangan peserta didik. Ekonomi merupakan salah satu bagian  sumber pendidikan yang membuat anak mampu mengembangkan efeksi, kognisi, dan keterampilan. Termasuk memiliki keterampilan tertentu untuk bias menjadi tenaga kerja yang andal atau  menciptakan lapangan kerja sendiri, cinta pada pekerjaan halus maupun kasar, memilki etos kerja, dan bisa hidup hemat.

            Sehingga mencapai tujuan secara efisien. Yang bertugas mengelola ekonomi pendidikan ini adalah administrator atau pemimpin lembaga pendidikan yang dibantu oleh badan perencana dan bendahara. Bagian pengelolan yang penting untuk diperhatikan adalah perencanaan yang tepat dan pelaksanaan pemakaian dana yang sering diawasi dapat membantu pembiayaan pendidikan menjadi efesien.